Way Kanan, media polri.site, 15 Januari 2026 – Bumi Way Kanan dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam. Hutan, sungai, lahan pertanian, serta potensi perkebunan dan bahkan pertambangan menjadi anugerah besar yang seharusnya mampu mengantarkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namun ironis, kekayaan alam tersebut seolah tidak sejalan dengan kondisi infrastruktur yang ada, terutama jalan raya yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi dan sosial warga.
Selama puluhan tahun, masyarakat Way Kanan harus berdamai dengan realitas pahit,jalan rusak ringan hingga rusak parah menjadi pemandangan sehari-hari. Lubang menganga, badan jalan berlumpur saat hujan, dan berdebu ketika kemarau bukan lagi cerita baru. Kondisi ini bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian, pendidikan, kesehatan, hingga keselamatan pengguna jalan tak jarang bahkan menimbulkan korban jiwa akibat dari buruknya Infrastruktur terutama jalan yang hampir merata di penjuru jalan Way Kanan.
Kerusakan infrastruktur yang berlangsung lama ini menimbulkan pertanyaan besar, ke mana arah pembangunan di Bumi Way Kanan? Jika kekayaan alam terus dikelola dan diambil manfaatnya, mengapa hasilnya tidak tercermin pada perbaikan infrastruktur dasar yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas?
Tanggung jawab atas kondisi ini tentu tidak bisa dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pemegang mandat pembangunan memiliki peran utama dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah provinsi hingga pusat juga memiliki kewajiban moral dan struktural untuk memastikan daerah-daerah penghasil tidak tertinggal dari segi infrastruktur.
Lebih dari sekadar kerusakan jalan, persoalan ini mencerminkan lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan rakyat. Ketika infrastruktur dibiarkan rusak bertahun-tahun, maka yang tergerus bukan hanya aspal dan beton, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sudah saatnya kekayaan Bumi Way Kanan benar-benar kembali kepada rakyatnya dalam bentuk pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Jalan yang layak bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar masyarakat. Pertanyaannya kini bukan lagi seberapa parah kerusakan yang terjadi, melainkan siapa yang berani bertanggung jawab dan kapan perubahan nyata akan diwujudkan.
( RAM )
